SOROT BALI, DENPASAR – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali menggelar kegiatan Koordinasi Penanganan Fasilitasi Bantuan Hukum dan Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta Monitoring dan Evaluasi Anggaran Bantuan Hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi, meningkatkan pemahaman, serta mengoptimalkan pelaksanaan layanan bantuan hukum di lingkungan BPN Provinsi Bali.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli turut hadir dan diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
“ Dalam sambutannya, pihak Kanwil BPN Provinsi Bali menekankan, pentingnya pemahaman yang komprehensif terkait mekanisme fasilitasi bantuan hukum serta pengelolaan JDIH sebagai sarana strategis dalam mendukung keterbukaan informasi dan tertib administrasi hukum. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran bantuan hukum agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum kepada pegawai dimasing masing unit kerja serta memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi,” ujar nara sumber Kanwil BPN Provinsi Bali.
“ Sementara Kasubag TU Kantah Bangli mengatakan, Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi interaktif yang membahas berbagai kendala dan tantangan di lapangan, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis untuk peningkatan kinerja ke depan.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan bantuan hukum dan pengelolaan JDIH di lingkungan BPN Provinsi Bali dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.” Ungkapnya.(*).