SOROT BALI, KLUNGKUNG – Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Kamis, 8 Oktober 2026 melaksanakan kegiatan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai Internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, didampingi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Verifikasi dilaksanakan secara langsung untuk melihat kesesuaian antara dokumen pendukung dengan implementasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung. Proses ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menilai komitmen dan upaya satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek pendukung pembangunan Zona Integritas, termasuk pelaksanaan reformasi birokrasi, penerapan standar pelayanan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Verifikasi secara langsung ini juga menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa program dan inovasi yang dilaksanakan telah berjalan sesuai dengan komitmen pembangunan Zona Integritas.
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan wujud komitmen instansi pemerintah dalam mencegah praktik korupsi, meningkatkan integritas aparatur, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, proses penilaian dan verifikasi menjadi bagian penting dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
“ Sementara Kepala Kantor Pertanahan Klungkung mengatakan, Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung terus berupaya memperkuat budaya kerja yang berintegritas melalui peningkatan kedisiplinan, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dapat terus diperkuat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat.” Ujar Kepala Kantor disela sela kegiatan.(*)